SEOUL – Tujuh tahun telah berlalu sejak pertemuan bersejarah antara Donald Trump dan Kim Jong Un di Singapura pada Juni 2018. Kini, dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua, dan terpilihnya Presiden liberal Lee Jae-myung di Korea Selatan yang berjanji memperbaiki hubungan dengan Pyongyang, harapan akan dimulainya kembali pembicaraan antara kedua Korea dan Amerika Serikat kembali mencuat.

Pertemuan pribadi Trump dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mungkin adalah salah satu aspek paling mencolok dari pemerintahan pertama Trump. Gaya kepemimpinan Trump yang tak terduga memang membuka kemungkinan pertemuan serupa akan terulang. Namun, pencapaian substansial, seperti konsesi nuklir dari Pyongyang, tampaknya masih jauh dari kenyataan.

Pergeseran Prioritas Korea Utara: Dari Dialog ke Penguatan Militer

Empat tahun terakhir telah menyaksikan penurunan drastis keinginan Korea Utara untuk berdialog dengan AS dan Korea Selatan. Sebaliknya, Pyongyang justru mempercepat pengembangan nuklir dan misilnya, serta meninggalkan komitmen lamanya terhadap reunifikasi dengan Korea Selatan. Bahkan, pada Januari tahun ini, Kim Jong Un secara tegas menyebut Korea Selatan sebagai ‘musuh utama’ Korea Utara.

Tidak hanya itu, Pyongyang juga telah menjalin hubungan yang signifikan dengan Moskow. Korea Utara kini menjadi pemain aktif dalam perang di Ukraina, dengan mengerahkan lebih dari 11.000 pasukan untuk membantu upaya perang Putin. Kabar terbaru mengindikasikan kemungkinan pengiriman lebih banyak pasukan. Meskipun Trump berhasil dalam ambisinya untuk segera mengakhiri perang, hubungan yang hidup kembali antara Moskow dan Pyongyang kemungkinan besar akan bertahan, terlepas dari kebutuhan Rusia akan artileri, misil, dan pasukan Korea Utara.

Trump dan Kim 2.0: Deterensi Musuh dan Konsesi yang Sulit

Pemerintahan Kim kini menganggap program nuklirnya sebagai sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan, tidak peduli siapa yang menjabat di Oval Office. Meskipun rezim tersebut belum bereaksi terhadap terpilihnya Trump, media pemerintah Korea Utara sempat mengantisipasi hasil tersebut beberapa bulan sebelumnya. Menanggapi klaim Trump pada bulan Juli bahwa ia akan mengundang Kim Jong Un ke ‘pertandingan bisbol’, berita Korea Utara menekankan bahwa terlepas dari hubungan pribadi Trump dengan Kim selama masa jabatan presiden pertamanya, Trump “tidak membawa perubahan positif yang substansial” dalam hubungan bilateral.

Strategi negosiasi Pyongyang tetap konsisten: meraih keuntungan maksimal dengan imbalan konsesi minimal. Administrasi Trump yang pertama, tidak seperti pemerintahan AS sebelumnya, gagal mencapai pembongkaran program nuklir Korea Utara yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah (CVID). Meskipun pemerintahan Trump kedua kemungkinan akan terus mengejar kebijakan AS yang telah lama ini, kemungkinan Korea Utara memberikan konsesi nuklir justru semakin rendah.

Fasilitas nuklir Yongbyon, yang lama menjadi fokus utama negosiasi, memang ditutup pada Desember 2018 setelah beberapa KTT yang melibatkan Korea Utara tahun itu. Namun, operasional di Yongbyon dimulai kembali pada 2021 dan yang terpenting, kini Yongbyon hanyalah salah satu dari banyak fasilitas nuklir Korea Utara.

KTT Trump yang kedua, yang tidak membuahkan hasil di Hanoi pada Februari 2019, justru memicu penurunan tajam dalam keinginan Korea Utara untuk berdialog dengan Barat. Jika Kim Jong Un memberikan ‘ranting zaitun’ kepada Trump – dan jika presiden membalasnya – ia tidak akan ingin pulang dengan tangan kosong. Pemimpin Korea Utara kemungkinan akan bersikeras pada konsesi nyata dari AS, entah itu keringanan sanksi atau penangguhan latihan militer gabungan AS-Korea Selatan. Terlebih lagi, tidak seperti pada tahun 2018, bernegosiasi dengan Trump kini bukan lagi pengalaman baru bagi Kim Jong Un.

Pentingnya Meyakinkan Sekutu: Kekhawatiran di Seoul dan Tokyo

Pemerintahan Presiden Joe Biden tidak memprioritaskan atau berhasil mengatasi ancaman nuklir Korea Utara. Namun, pemerintahan Biden berhasil meyakinkan Korea Selatan dan Jepang tentang komitmen keamanan AS. Sebaliknya, Trump telah berulang kali menyatakan ketidaksukaannya terhadap aliansi AS-Korea Selatan – dengan alasan biaya finansial – yang wajar saja menimbulkan kecemasan di Seoul atas stabilitas hubungan bilateral.

Kekhawatiran akan penarikan diri AS ini terjadi pada saat hubungan antar-Korea berada di titik terendah. Pertanyaan telah diajukan tentang ketahanan perjanjian baru-baru ini, seperti Deklarasi Washington April 2023, dan pembentukan Nuclear Consultative Group yang bertujuan untuk memperkuat pencegahan, latihan militer gabungan, dan perencanaan kontingensi AS-Korea Selatan.

Seoul juga akan khawatir bahwa Trump mungkin menegosiasikan kembali Special Measures Agreement yang baru saja disimpulkan – berlaku mulai tahun 2026 – di mana Korea Selatan setuju untuk menaikkan bagian finansialnya untuk mempertahankan kehadiran pasukan AS menjadi $1,19 miliar pada tahun 2026.

Pada Oktober, Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan drone militer di atas wilayah udaranya untuk menjatuhkan selebaran anti-DPRK. Tak lama setelah itu, Pyongyang memerintahkan pasukan perbatasannya untuk bersiap menembak, dan Korea Selatan menggarisbawahi kesiapannya untuk merespons. Perkembangan semacam itu telah memicu perdebatan di Korea Selatan tentang kemungkinan pengembangan penangkal nuklir independen.

Retorika vs. Realitas: Masa Depan Kebijakan AS di Korea Utara

Dalam menganalisis lintasan masa depan kebijakan AS terhadap Korea Utara, retorika harus dipisahkan dari realitas. Penunjukan kabinet Trump baru-baru ini mengindikasikan kemungkinan pendekatan yang lebih “hawkish” terhadap Tiongkok, tetapi juga keinginan untuk membedakan kebijakan luar negeri pemerintahannya dari pendahulunya.

Terlepas dari sikap Trump yang retoris menentang aliansi, Washington, Seoul, dan Tokyo menghadapi semakin banyak ancaman bersama, baik dari Korea Utara dan Tiongkok yang semakin agresif, maupun kemitraan yang meningkat antara Korea Utara dan Rusia. Dengan demikian, kemungkinan kemerosotan dramatis dalam hubungan antara Washington dan Seoul, seperti penarikan pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan – prospek yang pernah diangkat Trump – tampaknya kecil.

Sangat penting bagi AS untuk tetap waspada terhadap keseriusan ancaman nuklir Korea Utara. Hal ini menuntut pemeliharaan kerja sama yang erat dengan Seoul dan Tokyo, tidak terkecuali dengan melanjutkan latihan militer bilateral dan trilateral yang bersifat defensif.

Bekerja sama untuk memantau pelanggaran sanksi Korea Utara yang terus meningkat adalah prioritas mendesak lainnya bagi ketiga negara, terutama mengingat dibubarkannya Panel Ahli Independen PBB pada Maret tahun ini.

Jika pemerintahan Trump kedua secara signifikan mengurangi komitmennya terhadap sekutu Indo-Pasifiknya, maka seruan bagi Korea Selatan dan Jepang untuk memperoleh kemampuan nuklir independen hanya akan tumbuh, terutama di Seoul dan Tokyo. Dalam peristiwa semacam itu, kemungkinan perlombaan senjata di semenanjung akan meningkat. Washington pada gilirannya akan berada di bawah tekanan untuk menjatuhkan sanksi pada sekutu yang dulunya sangat kuat.

Sekutu Indo-Pasifik AS akan lebih baik mempersiapkan diri untuk kemungkinan semacam itu – betapapun kecil kemungkinannya – dengan memperkuat hubungan dengan institusi seperti NATO untuk meningkatkan pencegahan, dan mengembangkan hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang.

Selama masa kepresidenan Trump yang pertama, pemerintahan Moon Jae-in yang liberal melihat Korea Selatan menjadi tidak lebih dari mediator antara AS dan Korea Utara. Namun, penerus Moon, Presiden Yoon Suk Yeol, telah berjuang untuk memperbaiki hubungan Seoul yang secara historis bergejolak dengan Tokyo, sebagai bagian dari poros yang lebih luas menuju AS. Mempertahankan momentum dalam hubungan bilateral dan multilateral semacam itu sangat penting, pada saat ketegangan di Asia Timur Laut tetap tinggi, dan kebijakan AS menjanjikan akan menjadi lebih tidak terduga.