Banyak pertanyaan muncul di benak para pencari kerja atau bahkan karyawan yang sudah bekerja mengenai praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Apakah perusahaan boleh menahan ijazah karyawan selama bekerja? Ini adalah isu penting yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Mari kita telusuri fakta dan aturan hukum yang berlaku.

Praktik Penahanan Ijazah, Mengapa Terjadi?

Praktik penahanan ijazah seringkali diberlakukan oleh perusahaan, terutama di sektor-sektor tertentu, sebagai jaminan. Alasan utamanya adalah untuk memastikan karyawan tidak keluar sebelum menyelesaikan kontrak kerja, terutama jika perusahaan telah menginvestasikan waktu dan biaya untuk pelatihan atau pengembangan karyawan tersebut. Ijazah dianggap sebagai bentuk “ikatan dinas” tidak tertulis yang bertujuan mengurangi risiko karyawan resign mendadak atau berpindah ke kompetitor.

Namun, bagi karyawan, penahanan ijazah bisa menimbulkan rasa khawatir. Ijazah adalah dokumen penting yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti melanjutkan pendidikan, mengajukan beasiswa, atau bahkan melamar pekerjaan lain setelah kontrak berakhir.

Aturan Hukum, Apa Kata Undang-Undang?

Di Indonesia, tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyatakan bahwa perusahaan boleh menahan ijazah karyawan sebagai jaminan. Hukum ketenagakerjaan kita, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kini telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tidak mengatur praktik penahanan ijazah.

Faktanya, dalam banyak kasus, penahanan ijazah justru berpotensi melanggar hak asasi pekerja. Ijazah adalah hak milik pribadi yang sah. Ketika ijazah ditahan, ada pembatasan atas hak karyawan untuk menguasai dan menggunakan dokumen pribadinya.

Perspektif Hukum, Potensi Pelanggaran

Beberapa ahli hukum dan praktisi ketenagakerjaan berpendapat bahwa penahanan ijazah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak sipil dan bahkan bisa dianggap sebagai bentuk eksploitasi, terutama jika tidak ada kesepakatan tertulis yang jelas dan transparan di awal.

Meskipun perusahaan mungkin berdalih bahwa penahanan ijazah merupakan bagian dari kesepakatan kerja, jika kesepakatan tersebut tidak adil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang berlaku, maka bisa jadi batal demi hukum.

Penting untuk diingat bahwa setiap perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang salah satunya adalah adanya kausa yang halal. Penahanan ijazah tanpa dasar hukum yang kuat bisa jadi dianggap tidak memiliki kausa yang halal atau melanggar ketertiban umum.

Alternatif Jaminan dan Solusi

Daripada menahan ijazah, perusahaan seharusnya mencari alternatif jaminan yang lebih sesuai dengan hukum dan etika. Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan meliputi,

• Ikatan Dinas Tertulis dan Jelas, Buat perjanjian ikatan dinas yang transparan, merinci kewajiban karyawan dan konsekuensi jika melanggar. Ini harus mencakup kompensasi biaya pelatihan jika karyawan keluar sebelum waktunya, bukan penahanan ijazah.
• Klausul Ganti Rugi, Dalam kontrak kerja, dapat dicantumkan klausul ganti rugi jika karyawan melanggar kontrak atau merugikan perusahaan.
• Bonus Retensi, Memberikan bonus atau insentif bagi karyawan yang bertahan hingga periode tertentu sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.
• Peningkatan Kesejahteraan dan Lingkungan Kerja, Membangun lingkungan kerja yang positif dan menawarkan kompensasi serta tunjangan yang kompetitif akan lebih efektif dalam mempertahankan karyawan daripada menahan dokumen pribadi mereka.

Apa yang Harus Dilakukan Karyawan?

Jika Anda adalah karyawan yang mengalami penahanan ijazah, ada beberapa langkah yang bisa Anda pertimbangkan,

1. Periksa Kontrak Kerja, Teliti kembali kontrak kerja Anda. Apakah ada klausul yang secara spesifik menyebutkan penahanan ijazah?
2. Komunikasi dengan Perusahaan, Coba komunikasikan keberatan Anda secara baik-baik dengan pihak HRD atau manajemen, jelaskan kebutuhan Anda akan ijazah tersebut.
3. Konsultasi Hukum, Jika komunikasi tidak membuahkan hasil, Anda bisa berkonsultasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat atau advokat yang memahami hukum ketenagakerjaan.
4. Mencatat Bukti-bukti, Dokumentasikan semua komunikasi dan bukti terkait penahanan ijazah Anda.

Kesimpulan

Berdasarkan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan perusahaan menahan ijazah karyawan sebagai jaminan. Praktik ini justru berpotensi melanggar hak-hak pekerja dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang adil. Perusahaan seharusnya mengedepankan pendekatan yang lebih etis dan legal dalam membangun komitmen karyawan, seperti perjanjian ikatan dinas yang jelas atau pemberian insentif.

Sebagai karyawan, penting untuk memahami hak-hak Anda dan tidak ragu untuk mencari bantuan jika merasa hak Anda dilanggar. Menjaga ijazah sebagai dokumen pribadi adalah hak setiap individu yang harus dihormati.