Geger Politik Nasional! Gibran Resmi Mundur dari Kursi Wapres RI, Akhiri Polemik Pendidikan?
Faktain News – JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu, 11 November 2026. Surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada pukul 16.00 WIB, menjadi penanda berakhirnya spekulasi di tengah pusaran polemik dokumen pendidikan dan tekanan politik yang memuncak.
Kabar krusial ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menggarisbawahi urgensi langkah tersebut. Rencananya, dokumen pengunduran diri itu juga akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB. Namun, perwakilan Relawan Gibran, Andi Azwan, menyatakan bahwa langkah lanjutan ke MPR masih menantikan kepastian serta sikap resmi dari Presiden Prabowo, kemungkinan melalui konferensi pers.
Langkah pengunduran diri ini tidak terlepas dari bayang-bayang polemik panjang terkait legalitas dokumen pendidikan Gibran. Desakan mundur semakin menguat pasca Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan pada akhir Oktober 2026 yang membatalkan Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud terkait pendidikan Gibran. Putusan MA ini secara efektif menggoyahkan dasar legitimasi akademik sang Wakil Presiden, memicu gelombang kritik dan tuntutan publik.
Bersamaan dengan itu, tekanan dari koridor parlemen telah mencapai puncaknya. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili delapan fraksi sebelumnya telah resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dengan tujuan memakzulkan Gibran. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, telah mengonfirmasi bahwa usulan tersebut telah memenuhi syarat minimum konstitusi dan dijadwalkan untuk diproses dalam rapat paripurna terdekat, menempatkan Gibran di ambang proses pemakzulan.
Sebelum mengambil keputusan final ini, Gibran mengungkapkan bahwa ia sempat bertemu dengan Presiden Prabowo pada Selasa (10/11) sore. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyebut Presiden Prabowo sempat menyarankan agar ia tetap berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya dari tingkat SD hingga S1. Namun, Gibran tampaknya memilih jalan lain untuk menyelesaikan kemelut politik ini.
Sumber tempo
Eksplorasi konten lain dari Faktain.com | Berita, Informasi dan Pengetahuan Terbaru
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar