Parlemen Memanas! Anggota PKS Pimpin Seruan Gibran Mundur atau Dimundurkan, Hak Menyatakan Pendapat DPR Resmi Diajukan

Faktain News – SENAYAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, secara tegas menyuarakan desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya, atau dimundurkan. Aksi simbolik membentangkan kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” ini terjadi usai rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

Inisiatif Yanuar ini bukan sekadar pernyataan pribadi. Ia menegaskan bahwa aksinya merupakan respons langsung terhadap aspirasi masyarakat luas dan konstituennya. Tanpa adanya sesi interupsi dalam rapat paripurna, bentangan kertas tersebut menjadi medium Yanuar untuk menyampaikan tuntutan publik yang ia serap selama masa reses di daerah pemilihannya, Banyumas-Cilacap, Jawa Tengah. Menurutnya, hampir di setiap forum yang ia datangi, warga secara konsisten menginginkan Gibran mundur atau dimundurkan.

Lebih jauh dari sekadar aksi simbolik, Yanuar mengungkapkan telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR terkait polemik Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini, yang turut ditandatangani oleh setidaknya 11 anggota PKS lainnya—menjadikan Yanuar penanda tangan ke-12—telah diserahkan secara resmi kepada pimpinan DPR. Komunikasi intensif juga diklaim telah dilakukan dengan hampir seluruh fraksi di parlemen untuk mendukung inisiatif ini, yang disebut-sebut telah menyampaikan hal serupa kepada pimpinan DPR.

Yanuar menekankan bahwa langkah ini bukan agenda eksklusif PKS, melainkan upaya menegakkan hak konstitusional seluruh anggota DPR. Ia merujuk pada Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden. Dengan dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran, keduanya kini berada dalam ranah pemerintahan yang wajib diawasi secara ketat oleh DPR. Oleh karena itu, DPR, menurut Yanuar, memiliki kewenangan konstitusional untuk bertindak jika ditemukan dugaan pelanggaran yang menjadi dasar penggunaan hak tersebut.

Kini, bola panas kelanjutan usulan Hak Menyatakan Pendapat ini berada di tangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Yanuar menyerahkan sepenuhnya proses selanjutnya, seraya berharap pimpinan dapat segera merapatkan dan membahas usulan tersebut demi menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat dan di kalangan anggota dewan. Ia berharap keputusan dapat segera diberikan.