Bahlil Lahadalia Menduga Ada Pihak Asing di Balik Polemik Hilirisasi Nikel Raja Ampat

Jakarta, faktain.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menduga kuat adanya campur tangan pihak asing yang sengaja mencoba menggagalkan proyek hilirisasi di Indonesia. Dugaan ini muncul di tengah polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia sedang gencar mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai proyek hilirisasi, dan upaya ini tampaknya tidak disukai oleh pihak-pihak tertentu.

“Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini,” ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (5/6/2025), dilansir dari Antara.

Menurutnya, polemik terkait tambang nikel di Raja Ampat sengaja dimunculkan untuk menghambat proses hilirisasi yang sedang berjalan. Bahlil menyoroti bahwa foto-foto yang beredar dan menimbulkan keresahan masyarakat seringkali keliru menempatkan lokasi tambang di kawasan pariwisata Raja Ampat atau Pulau Piaynemo. Padahal, lokasi tambang nikel yang dimaksud berada di Pulau GAG, yang berjarak sekitar 30-40 kilometer dari kawasan wisata tersebut.

Untuk memastikan objektivitas dan transparansi, Kementerian ESDM telah langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan di Pulau GAG. Sebagai langkah antisipatif dan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi, Kementerian ESDM memutuskan untuk menghentikan sementara operasional PT GAG Nikel.

“Saya ingin ada objektif. Nah untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAG yang sekarang lagi mengelola, untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapang,” tambah Bahlil.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) RI, Teddy Indra Wijaya, juga telah memastikan bahwa pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti persoalan tambang nikel di wilayah Raja Ampat. Teddy, dalam konfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta pada Kamis yang sama, menyatakan bahwa Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merespons situasi tersebut.

“Sudah langsung ditindaklanjuti. Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengambil langkah yang diperlukan untuk saat ini,” kata Teddy.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dilakukan secara cepat dan intensif begitu informasi terkait persoalan tambang nikel di Raja Ampat diterima.