Tepis Isu Liar Cawapres Pengganti Gibran, PKB: Muhaimin Tak Masuk Radar, Kewenangan Mutlak Presiden!

Faktain News – JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan tegas membantah isu yang menyebutkan pihaknya mengusulkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, untuk mengisi posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. PKB menegaskan bahwa kewenangan penuh untuk mengajukan calon pengganti wakil presiden berada di tangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Klarifikasi ini disampaikan oleh Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menanggapi kekosongan jabatan wakil presiden menyusul pengunduran diri Gibran. Khozin menyatakan, isu penggantian wakil presiden dengan Cak Imin sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran internal partai, apalagi menjadi pembahasan atau usulan resmi.

“Kami mengikuti intens masalah ini dari awal, mulai dari hak angket, hak menyatakan pendapat, hingga peristiwa mundurnya Saudara Gibran. Sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” tegas Khozin kepada awak media pada Jumat (13/11/2026), seraya menegaskan tidak ada pembicaraan internal yang mengarah pada pendorongan Muhaimin Iskandar untuk mengisi kursi tersebut.

Menurut Khozin, PKB saat ini lebih memusatkan perhatian pada penyelesaian polemik ijazah yang belakangan santer mencuat, ketimbang memikirkan perebutan jabatan. Ia menekankan bahwa pijakan langkah politik PKB selama ini adalah putusan hukum yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), bukan demi kepentingan politik atau perolehan kursi semata.

“Pijakan PKB adalah putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” jelasnya, menegaskan komitmen partai terhadap penegakan konstitusi dan aturan perundang-undangan.

Khozin berharap Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat segera menindaklanjuti persoalan pengisian jabatan wakil presiden sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penyelesaian persoalan ini, menurutnya, krusial agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo dapat segera kembali berkonsentrasi penuh dalam menjalankan program-program kerakyatan yang telah dicanangkan.

“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,” pungkas Khozin, mengulangi prioritas partainya.

Sementara itu, di tengah dinamika pembahasan calon wakil presiden pengganti, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyuarakan harapannya agar Presiden Prabowo memilih sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas kuat di bidang ekonomi.

“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” ujar Mardani. Ia mencontohkan keberhasilan pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono, di mana latar belakang Boediono sebagai ekonom profesional menjadi salah satu pilar kekuatan pemerintahan kala itu.

Mardani juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran administrasi pemerintahan apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Ia meminta Kementerian Sekretariat Negara, bersama instansi terkait, untuk segera memetakan pekerjaan dan agenda yang sebelumnya melibatkan koordinasi wakil presiden, serta memastikan adanya penanggung jawab yang jelas untuk setiap program yang masih berjalan. Langkah ini penting guna menghindari ketidakpastian dan menjaga efektivitas kinerja pemerintahan.