Yusril Tegaskan Pintu Hukum Gibran Uji Ijazah Buntu Total: Putusan MK-MA Final, PTUN Percuma

Faktain News – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan tegas menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki celah hukum untuk menguji keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penegasan ini muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah bersifat final dan mengikat, secara efektif menutup pintu bagi upaya hukum lebih lanjut, termasuk Peninjauan Kembali (PK) di PTUN.

Menurut Yusril, substansi sengketa terkait keabsahan ijazah Gibran telah diputuskan secara definitif oleh MK dan MA, sehingga objek sengketanya sama. Kondisi ini membuat upaya hukum di PTUN menjadi sia-sia. “Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Yusril merinci bahwa Gibran tidak dapat mengajukan PK di PTUN karena ia berada di posisi pihak tergugat intervensi. Opsi PK secara teknis mungkin dapat diajukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), namun Yusril menilai Kemendikdasmen kemungkinan besar akan memilih mengeksekusi putusan MA yang memerintahkan pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran. “Enggak ada, enggak ada (celah). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” tegasnya, menggarisbawahi tidak adanya jalur hukum yang dapat ditempuh Gibran.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa pembuktian keaslian ijazah secara personal mungkin dapat dilakukan di luar pengadilan. Namun, untuk persoalan penyetaraan ijazah yang telah menjadi masalah hukum, penyelesaiannya harus berada di ranah peradilan. “Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja,” imbuhnya.

Yusril juga mengonfirmasi bahwa ia telah memberikan penjelasan rinci kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai implikasi putusan MA dan MK ini. Presiden Prabowo, menurut Yusril, memahami sepenuhnya proses hukum yang berlaku. “Saya sudah memberikan penjelasan saja, beliau mengerti, ya sudah, gitu kan,” ucapnya.

Pernyataan Menko Yusril ini menanggapi niat Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri. Gibran juga memohon kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di peradilan tata usaha negara. Permohonan tersebut disampaikan Gibran dalam sebuah pertemuan empat mata yang berlangsung selama 2,5 jam dengan Presiden Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut, di mana Presiden Prabowo turut memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Prasetyo juga meluruskan kabar bahwa Presiden Prabowo menolak niat Gibran untuk mundur. “Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan (Gibran mundur dari wakil presiden) tersebut,” pungkas Prasetyo.