Gelombang Demo Pekan Lalu: YLBHI Catat Ribuan Korban Luka dan 10 Korban Tewas

JAKARTA (Faktain.com) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melaporkan lebih dari 1.000 orang terluka dan 10 orang tewas akibat penanganan polisi dalam gelombang demonstrasi yang berlangsung sepanjang pekan lalu di berbagai kota.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, dalam keterangannya pada Selasa, 2 September 2025, menyatakan setidaknya 1.042 demonstran dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka. “Angka tersebut tidak termasuk mereka yang disiksa ketika dilakukan penangkapan,” kata Isnur. Para korban berasal dari berbagai kota, termasuk Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bali, Bandung, Medan, Sorong, dan Malang.

Selain korban luka, gelombang aksi ini juga memakan korban jiwa. Salah satunya adalah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam, 28 Agustus 2025. Affan sempat dilarikan ke RSCM sebelum meninggal dunia.

Represi Aparat dan Pembatasan Akses Informasi

Menurut YLBHI, intensitas kekerasan dari aparat semakin meningkat. Polisi tidak hanya menangkap demonstran, tetapi juga warga sipil di sekitar lokasi demo. Pemerintah juga diduga membatasi akses informasi, seperti melarang media massa meliput unjuk rasa dan menghentikan layanan siaran langsung TikTok.

“Ini sudah mengarah pada bentuk teror terhadap rakyat,” ujar Isnur.

YLBHI juga mencatat adanya penutupan akses bantuan hukum bagi para demonstran. Di beberapa kota, pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dihalang-halangi untuk mendampingi demonstran yang ditangkap. Bahkan, di Manado dan Samarinda, pengacara LBH justru ikut ditangkap dan dipukuli oleh aparat.

Tanggapan Polri

Menanggapi laporan ini, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengklaim bahwa jajarannya telah bertindak profesional dan sesuai prosedur. Ia menyatakan Polri menghormati kebebasan berpendapat, namun penyampaian aspirasi harus sesuai aturan hukum dan tidak merugikan kepentingan umum.

“Kami pastikan penanganan dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” kata Sandi dalam keterangan tertulis pada Minggu, 31 Agustus 2025.

YLBHI mengingatkan Pemerintah untuk introspeksi diri dan tidak mengabaikan tuntutan rakyat yang disuarakan melalui aksi massa, terutama terkait kebijakan yang merugikan dan kegagalan DPR dalam menjalankan fungsinya.