Realisasikan Arahan Presiden, Kementerian PKP Mulai Pembangunan Rumah Hakim Tahun Ini

Faktain.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) memastikan akan memulai proyek pembangunan rumah dinas untuk para hakim di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut konkret dari arahan Presiden Prabowo yang menjadikan peningkatan kesejahteraan dan integritas hakim sebagai salah satu prioritas utama.

Komitmen ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati. Menurutnya, pembicaraan dengan Mahkamah Agung telah dilakukan untuk merealisasikan rencana tersebut secepatnya.

“Dua minggu lalu saya mendampingi Pak Menteri (PKP) bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung. Insyaallah di tahun ini juga kita akan membangunkan rumah untuk hakim,” ungkap Sri Haryati dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Meski pembangunan ditargetkan tahun ini, Sri Haryati menyebutkan bahwa detail teknis seperti lokasi dan desain bangunan masih dalam tahap finalisasi. Pihaknya akan memastikan hunian yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah didiskusikan bersama Mahkamah Agung.

“Terkait dengan lokasi, ini kami sedang diskusikan. Lokasi yang diminta oleh Bapak Ketua (MA) dan tentu juga sesuai dengan desain-desain yang nanti disesuaikan dengan hakim tersebut,” jelasnya.

Komitmen Penuh Presiden untuk Kesejahteraan Hakim

Inisiatif pembangunan rumah ini merupakan bagian dari program besar Presiden Prabowo untuk memperkuat lembaga yudikatif. Sebelumnya, Presiden telah mengambil kebijakan yang sangat signifikan dengan menaikkan gaji para hakim setelah 18 tahun tidak ada penyesuaian.

Kenaikan gaji tersebut bervariasi, namun yang paling menonjol adalah untuk hakim junior yang gajinya melonjak hingga 280 persen.

Dalam sebuah acara pengukuhan hakim pada 12 Juni lalu, Presiden Prabowo secara terbuka menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi para hakim.

“Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak, tidak punya rumah dinas, dan sebagainya,” kata Prabowo saat itu.

Saking seriusnya, Presiden Prabowo bahkan menyatakan siap memprioritaskan anggaran untuk kesejahteraan hakim, sekalipun harus mengurangi alokasi dana untuk institusi lain seperti TNI dan Polri.

“Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat,” tegas Prabowo, menggarisbawahi urgensi untuk menciptakan hakim yang sejahtera dan tidak mudah terpengaruh oleh suap.

Langkah-langkah komprehensif ini, mulai dari kenaikan gaji hingga penyediaan hunian layak, menunjukkan upaya serius pemerintah untuk memperkuat pilar yudikatif dan memastikan para hakim dapat bekerja secara profesional dan bebas dari intervensi.