Jakarta, faktain.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk terus memantau dan memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik Iran dan Israel. Pernyataan ini menyusul eskalasi militer antara kedua negara yang semakin memanas.
Puan menegaskan bahwa keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama. “Pemerintah harus selalu memastikan keselamatan WNI kita, khususnya yang tinggal di wilayah terdampak seperti Teheran dan Tel Aviv. Jika evakuasi memungkinkan, perlu ada kerja sama dengan komunitas internasional untuk memfasilitasi hal tersebut,” ujar Puan dalam keterangan resminya pada Senin (16/6/2025).
Data WNI di Zona Konflik dan Upaya Evakuasi
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat, saat ini ada 386 WNI yang tersebar di 11 kota di Iran, dengan mayoritas (258 orang) adalah pelajar di kota Qom. Sementara itu, 187 WNI berada di seluruh wilayah Israel, sebagian besar di Aravah, Israel selatan.
Puan juga menyoroti kasus 42 WNI yang dilaporkan terjebak di Tel Aviv saat tengah melakukan ziarah keagamaan. Mereka terpaksa tertahan setelah Bandara Ben Gurion ditutup menyusul memanasnya konflik Israel-Iran pada Jumat (13/6). Kemenlu telah memastikan bahwa perwakilan diplomatik di Yordania tengah memberikan asistensi agar puluhan WNI tersebut dapat keluar dari Israel melalui jalur darat.
Dalam kesempatan ini, Puan mengimbau WNI yang masih berada di Israel maupun Iran untuk tetap waspada dan menjaga komunikasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). “KBRI harus hadir secara aktif membantu pemenuhan kebutuhan WNI yang mungkin terjebak atau kesulitan di wilayah konflik,” ungkap Puan, yang merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Seruan untuk Menunda Perjalanan dan Kecaman Terhadap Agresi Militer Israel
Tak hanya itu, Puan juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat Indonesia untuk sementara menunda perjalanan ke kawasan terdampak konflik, termasuk Israel dan Palestina, meskipun dengan tujuan ziarah keagamaan. “Mengimbau masyarakat Indonesia untuk mengikuti rekomendasi dari pemerintah agar menunda perjalanan ke Israel atau Palestina, termasuk yang ingin mengikuti perjalanan ziarah. Keselamatan harus menjadi prioritas,” imbaunya.
Lebih lanjut, Puan mendesak Israel agar segera menghentikan agresi militer dan menyelesaikan masalah sesuai hukum internasional. Ia juga secara tegas mengecam serangan Israel terhadap Iran.
“Serangan Israel kepada Iran melanggar kedaulatan suatu negara dan tidak sesuai dengan hukum internasional,” tuturnya. “Aksi-aksi militerisasi dalam konflik antar negara harus segera diakhiri. Perang hanya meninggalkan luka bagi masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak,” tambah cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Oleh karenanya, Puan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk bergerak aktif dalam mendorong agar perang dihentikan dan Israel menghentikan agresivitas militernya. “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan penyelesaian konflik dilakukan dengan jalur diplomasi dan perdamaian,” ucap Puan.
Mitigasi Dampak Ekonomi Bagi Indonesia
Di sisi lain, Puan meminta pemerintah mulai memetakan dan melakukan mitigasi atas potensi dampak konflik antara Iran dan dan Israel terhadap Indonesia, khususnya dari sisi ekonomi. Ia menyoroti kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa konflik militer ini dapat berdampak terhadap harga minyak dunia yang sempat melonjak tinggi.
Jika konflik berlanjut, bukan tidak mungkin harga minyak dunia kembali menyentuh angka 100 dollar Amerika Serikat per barel. Puan berharap pemerintah segera menyusun langkah-langkah antisipasi. “Karena kondisi konflik ini bisa berdampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia, karena kita masih bergantung pada impor energi,” sebut mantan Menko PMK itu.
Puan menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi dampak konflik Iran-Israel, termasuk mengamankan pasokan energi dalam negeri dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik. “Pemerintah perlu proaktif melakukan langkah mitigasi agar gejolak geopolitik di Timur Tengah tidak menimbulkan gejolak ekonomi di tanah air,” tutup Puan.
Leave a Comment